Cibinong – Centralnews24 – Penunjukan atau perpanjangan masa jabatan Haris Setiawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga 5 tahun (2024-2029) oleh Pj Bupati Bogor.

, Asmawa Tosepu menjadi polemik di kalangan masyarakat dan aktivis.

Pasalnya, alasan Asmawa Tosepu menunjuk atau memperpanjang jabatan Haris Setiawan sebagai Dirut salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

itu dinilai ambigu.Dalam pernyataannya, Asmawa Tosepu menyatakan bahwa penunjukan Haris Setiawan karena meraih nilai tertinggi dari kantor akuntan publik (KAP).

Padahal, Haris Setiawan tidak pernah mengikuti seleksi sebagai dirut.

Anehnya, Asmawa Tosepu malah menyatakan yang bersangkutan mendapatkan nilai tertinggi dalam Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK).

Sementara, proses UKK berlangsung sejak hari ini Senin 12-13 Agustus 2024 yang hanya diikuti oleh delapan orang, tidak termasuk Haris Setiawan.

“UKK baru berlangsung kemarin dan hari ini. Tapi kenapa Asmawa Tosepu bilang bahwa ditunjuknya Haris sebagai Dirut Pasar Tohaga hasil dari UKK dan dia terbaik. UKK yang mana?” tegas Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Nasrul kepada Wartawan, Selasa (13/8/24).

Nasrul juga menyinggung alasan kedua ditunjuk kembalinya Haris tersebut karena sesuai hasil pemeriksaan dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

Padahal, kata Nasrul, untuk BUMN atau BUMD, tidak menggunakan BPK sebagai auditornya, melainkan auditor Independen.

“Yang kedua hasil audit BPK, BPK yang mana? yang melakukan audit dilingkungan BUMN/BUMD itu bukan BPK, tapi auditor independen,” jelas Nasrul.

“Auditor itu tidak memotret personal tapi institusi/koorporasi. Menjadi aneh kalau ada auditor bicara personal,” tambahnya.

Oleh karena itu, Nasrul mengingatkan Asmawa Tosepu harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, apalagi yang memancing kegaduan di momen Pilkada saat ini.

Dia juga meminta agar Asmawa Tosepu segera mencabut SK yang sudah terlanjut diberikan kepada Haris Setiawan sebagai Dirut Pasar Tohaga.

“Pak Pj harus hati-hati mengambil kebijakan, jangan sampai memancing dan membuat kegaduhan apalagi dalam situasi jelang kontestasi Pilkada. Baiknya segera cabut dan tarik kembali SK perpanjangan Dirut Pasar Tohaga Haris Setiawan yang sudah ditandatangani,” tegasnya lagi.

Jika memang sudah terlanjur memperpanjang Haris Setiawan sesuai dengan alasan Asmawa Tosepu, maka harus satu paket yakni Dirut, Dirum dan Dirops dan jangan membuka seleksi.

“Kalau mau diperpanjang mestinya diperpanjang satu paket (dirut, dirum dan dirop) dan jangan dibuka seleksi,” bebernya.

Namun yang terjadi saat ini, seleksi sudah dibuka dan berjalan, seharusnya sudah tidak ada lagi seleksi karena sudah ada yang diperpanjang.

“Ya sudah tidak mesti ada perpanjangan baik paket apalagi parsial karena sudah diperpanjang. Pj Bupati harus menjunjung tinggi dan menghormati aturan yang ada jangan malah mempertontonkan kebijakan yang arogan,” tukasnya..( Al )